senyum

Anda pernah ke tersenyum bukan? Saya pikir jika anda warga negara yang baik, dan pembayar pajak yang bijak, senyum adalah kewajiban. Selain senyum adalah ibadah, senyum juga terbukti menyehatkan. Senyum membantu anda merenggangkan otot-otot disekitar bibir, mulut atau pipi anda sehingga anda akan tampil lebih muda tanpa viagra.
Lagi pula dengan tersenyum, setidaknya semua urusan anda dijamin akan menjadi lebih mudah. Tak percaya? Cobalah sekali-kali langgar lampu merah di perempatan manapun, lalu biarkan polisi lalu lintas menghampiri. Yang perlu anda lakukan hanya, membuka sedikit bibir, tarik keatas ujungnya, perlihatkan sedikit gigi anda lalu ciptakan senyum paling indah. Saya yakin, bahkan haqqul yakin untuk yang ini, pak polisi pasti akan membalas senyum anda, memberi hormat, memaafkan lalu membiarkan anda lewat begitu saja. Ssstt!! Tapi sebaiknya untuk jaga-jaga kalau tips ini tak mempan, tidak ada salahnya selipkan diantara STNK anda pecahan uang lima puluh-ribuan.
Seperti yang kita tahu, dari jamannya nabi Adam sampai sekarang jamannya Yahya Zaini, senyum memang ditakdirkan untuk menghibur, menghibur dikala lapar atau gelap mata. Setidaknya, dengan senyum, anda bisa menunjukan empati atau sok peduli terhadap derita kawan sebangsa. Jadi, bila kebetulan anda bermobil, sering-seringlah tersenyum di perempatan ketika lampu menyala merah. Berikan senyum untuk pengamen, tersenyumlah juga setulus mungkin untuk pengemis, dan terakhir jangan lupa anda juga harus tersenyum pada pemuda tanggung yang mencoba mencongkel kaca spion anda.
Ya, dengan tersenyum malaikat akan mencatat anda telah beramal, dan itu adalah tiket terusan ke surga bukan? Tak usahlah anda pikirkan, bila senyum anda tidak mengenyangkan pengemis yang kelaparan, atau senyum anda tak bisa memberikan pekerjaan pemuda tanggung yang terpaksa mencongkel spion untuk makan, toh itu bukan urusan anda bukan?
Masih ingat bapak kita yang murah senyum? Ya, The Smiling General itu. Yang dengan senyum, kekacauan bangsa model apapun bisa diredakannya. Senyum "tulusnya" juga terbukti ampuh mengantar ratusan ribu rakyat negeri ini menemui penciptanya dengan masgul. Betul, senyumnya bahkan bisa membuat biang iblis sekalipun menggigil ketakutan. Disisi lain malaikat maut saking cintanya, pada si empunya senyum, rela berkhianat pada Tuhan dan mengabaikan perintahNya, untuk mencabut nyawa buntut bapak si murah senyum itu.
Kadang senyum juga menampilkan wajah pengertiannya yang mendalam. Tak percaya lagi? Anda punya rumah bukan? Punya kampung? Cobalah, genangi rumah anda dengan lumpur, lalu kampung anda, dan kalau masih kurang tenggelamkan saja sekalian kota anda dengan lumpur itu. Lalu tampilah miskin semiskin miskinnya dan datanglah ke istana.
Seratus persen saya berani bertaruh anda akan dapat senyuman. Senyum yang bahkan sudah dirancang sedemikan rupa oleh para ahli, untuk dibagi-bagikan pada anda. Gratis !! Dan satu hal yang pasti. Rumah, kampung dan kota anda tetap tenggelam.
Untuk itu, maka ijinkanlah saya menganjurkan anda untuk tetap tersenyum. Senyumlah kapanpun dan dimanapun. Di negeri hebat ini, senyum adalah bahasa baku. Latihlah terus keahlian itu, di perempatan atau di istana, di pasar atau toilet, dan jangan lupa, senyumlah pada cermin di meja rias anda, karena saya yakin anda akan menemukan seringai seekor srigala disana.

Tukang Jagal

Beberapa pemuda dengan mata tertutup kain hitam berdiri terhuyung-huyung. Tak terdengar teriakan mengaduh atau jerit kesakitan dari mulutnya. Tapi dari wajahnya rasa sakit yang berusaha ditahannya jelas tergambar .
Di depan para pemuda itu tampak beberapa pemuda lainnya, berseragam, tegap dan nampak gagah. Sesekali terlihat senyum lebar ditingkah makian temannya. Sesekali, seolah ingin pamer mereka tertawa dan menghadap alat perekam sebelum memukul atau menendang.
Jangan salah, kejadian tersebut bukanlah cuplikan adegan tentara Amerika yang sedang menginterogasi teroris Al Qaeda yang meledakkan menara WTC. Bukan! Sama sekali bukan. Adegan tersebut juga bukan sebuah adegan Jean Claude Van Dame dalam film aksinya.
Adegan tersebut terjadi tak jauh dari kita. Ya, di Jatinangor Sumedang tepatnya. Sebuah tempat yang sangat dekat dengan kita. Bahkan yang bikin gondok, peristiwa itu terjadi di sebuah institusi pendidikan yang mestinya steril dari gaya-gaya preman.
Terulang dan terulang lagi. Ya begitulah, IPDN dengan kekerasannya tetap menjadi menu pemberitaan. Sepanjang pemberitaan tentang IPDN adalah nafas kekerasannya. Nyaris tak ada lembaga pendidikan manapun yang yang bisa menyainginya drama kekerasan dan mental-mental cecurutnya.
IPDN dengan konteks ke Indonesiaan ibarat sebuah etalase. Etalase kekerasan yang menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami. Bahasa tunggal dalam berkomunikasi. Sebuah bahasa "purba" bagaimana penguasa berbicara pada rakyatnya. Bahasa ketakutan. Bahasa teror .
Dan IPDN, tempat dimana calon-calon birokrat itu di training, diajari dan diberi gelar sekaligus di ijasahi bagaimana cara berbicara yang efektif itu. Sebuah lembaga pendidikan laiknya IPDN yang masih memelihara bahasa "ketakutan", tak lebih sebuah cermin. Ya, hanya dengan bahasa itulah penguasa berbicara pada rakyatnya.
Sepanjang sejarahnya, bahasa kekerasan sudah sangat tertanam akrab dan dimengerti oleh bangsa ini sebagai bahasa standar yang baku dari solusi. Tengoklah cemang-cemong bagian terakhir sejarah kontemporer kita.
Ya rezim otoriter Soeharto. Kekerasan dalam masa itu, baik fiskik maupun psikologi telah menjadi ritual masyarakat. Diproduksi, dimodifikasi, direproduksi atau kemudian ditafsirkan lagi dengan cara-cara dan konteks yang baru.
Pengganyangan PKI, Tanjung Priok, Warsidi, Haur Koneng, Nipah, Kedung Ombo, Marsinah, Santa Crusz, DOM dan lusinan peristiwa lainnya menunjukan bahwa negara hanya mempunyai bahasa tunggal untuk bicara pada masyarakatnya. Bahasa kekerasan.
Tak cukup puas dengan bahasa “vertikal”nya, negara juga menjadi sponsor utama terhadap bahasa-bahasa horizontal. Kekerasan Mei, Situbondo, Sambas, Ketapang, Sampit, Maluku, dan Poso, memberi gambaran jelas bahwa bangsa ini adalah adalah bangsa pecinta kekerasan.
Dan bahasa kekerasan itulah yang di adopsi utuh di IPDN. Kekerasan menjadi menu standar mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam bahkan menjadi menu mimpi disetiap tidur mahasiswa IPDN. Dan yang paling sial, kursus kekerasan itu, masyarakatlah yang membiayainya dengan APBN. Dan kelak ilmu kekerasan itulah yang akan dipraktekan dalam mengelola negeri ini.
Sebagai sebuah bangsa yang sedang belajar menghilangkan trauma kekerasannya dimasa lalu realitas di IPDN ini tentu membuat tersentak. Bagaimana tidak, tinju yang diarahkan ke ulu hati dengan tenaga penuh dianggap sebagai siksaan "ringan". Apalagi si penerima pukulan harus dengan sukarela meng”umpan”kan diri menerima pukulan. Bahkan, petinju paling bodoh dan nekatpun tak akan berani mengambil resiko itu tentunya.
Kekerasan selamanya tak akan pernah menghasilkan apapun selain kekerasan lainnya. Hal lain, kekerasan selalu menciptakan ketakutan dan ketakutan yang diciptakan terus menerus secara sistemastis adalah kefatalan peradaban.
Dalam kasus IPDN, diam-diam mereka ternyata telah menciptakan kekerasan dan ketakutan sedemikian rupa dan menjadikannya komoditas senior dan yuniornya. Dan lingkaran kekerasan itu terus saja terjadi hingga membentuk tradisi.
Tradisi kekerasan di IPDN telah membentuk kekhasannya sehingga diterima dan dianggap wajar oleh komunitas itu. Kekerasan itu diwariskan turun temurun dari senior ke yuniornya dan membentuk individu-individu yang melakukan penganiayaan sebagai sebuah kesenangan semata.
Penganiayaan sebagai hiburan, mengindikasikan pelakunya sakit dan menderita gangguan jiwa akut. Mereka tidak tahu mengapa hal itu dilakukan, kecuali untuk menikmati derita korban dan memompa ego sebagai pihak yang berkuasa.
Inilah kekerasan paling primitive. Dan ketika kekerasan itu selalu ditutup-tutupi oleh lembaganya (IPDN) kekerasan itu telah menjadi kekerasan struktural yang dampaknya lebih menyeluruh.
Mereka-mereka yang melakukan pembiaran, seperti rektor, dosen dan siapapun, padahal mereka dapat mencegahnya, harus bertanggung jawab. Tragedi seperti ini telah membuat luka bagi bangsa yang sedang menempuh perjalanan melupakan kekerasan dimasa lalunya. Satu-satunya jalan yang paling elegan untuk mengubur benih-benih kekerasan dan mengeliminirnya adalah dengan membubarkan IPDN

Apa Yang Kita Pedulikan?

Apa yang kita pedulikan?
Begitu kira-kira pertayaan yang akan aku ajukan padamu andai kita jumpa kelak. Aku tak pernah yakin jawaban apa yang akan kau katakan? Tetapi setidaknya, aku berharap kau akan bijaksana memilih jawabannya.
Kalau boleh memberi saran, aku ingin mengutipkan pembukaan dari deklarasi kemerdekaan Amerika, beginilah bunyinya kira-kira ;
“Kami meyakini bahwa kebenaran-kebenaran sebagai berikut terbukti dengan sendirinya, bahwa seluruh manusia diciptakan setara, bahwa mereka juga diberkahi oleh penciptanya hak-hak tertentu yang tidak dapat di ganggu-gugat, yang diantaranya adalah hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan mencapai kebahagian…”
Masih kurang tegas ya? Baiklah kalau begitu aku kutipkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”
Kalimat itu bahkan baru alinea pertama, simaklah penegasannya di alinea terakhir,
“..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…”Itulah harusnya esensi kepedulian kita, pada tingkat yang lebih praktis kita harus peduli pada penderitaan kaum miskin.
Bagaimana mencapainya?
Berpuluh-puluh tahun belakangan kita nyaris selalu menempuh jalan tunggal untuk mencapainya, jalan tunggal yang bahkan sudah usang dan lapuk dimakan jaman.
Gagasan ini dikenal dengan efek mengucur (trickle-down). Dalam gagasan ini, untuk membantu kaum miskin adalah dengan memberi uang pada orang kaya, asumsinya sederhana. Karena pada akhirnya manfaat “uang” akan “mengucur” kebawah. Ekonom kita dari jaman bahulea selalu terpaku bagaimana membuat “kue tart”nya yang besar dan lezat, baru kemudian membaginya.
Masalahnya kemudian pembagian itu terkait erat dengan pemerataan. Pemerataan adalah soal kesetaraan dan persamaan hak setiap warga negara di lapangan ekonomi. Dan inilah tugas utama sebuah negara melalui pemerintahannya.
Cara pandang dikotomis keterlibatan penuh pemerintah atau kenihilannya di ranah ekonomi, telah ditolak sejarah. Pembicaraan aktualnya sekarang adalah bagaimana menempatkan peran yang pas dari pemerintah.
dan menganggap kapitalisme busuk sampai keakar-akarnya atau yang menyembah ekonomi pasar layaknya tuhan mesti harus segera direvisi. Ekonomi pasar tidak serta merta bekerja sempurna, bahkan hanya untuk “mendekati” kesempurnaannya saja nyaris mustahil. Disamping itu terbukti selama ini perilaku ekonomi pasar selalu amoral dan eksploitatif. Ini ini harus menjadikan kita awas dengan segala tipu dayanya. Celakanya dengan pemerintah yang menelan mentah-mentah slogan-slogan ekonomi pasar dan menjadi hambanya yang taat, pemerintahan kita telah menjadi pemerintah yang tolol dan bodoh.
Pemerintahan yang membebek begitu saja pada Washington Consensus, sudah menjelaskan kemana keberpihakannya. Secara garis besar konsensus ini mensyaratkan minimalisasi peran pemerintah dengan privatisasi BUMN, serta menghapuslan peraturan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam cara pandang ini pemerintah hanya harus bertanggung jawab atas stabilitas makro seperti menurunkan tingkat inflasi.
Ini sialnya, secara historis penentu-penentu ekonomi kita di Pejambon itu terbukti lebih setia kepada tuannya di 15 Street dan 19 Street di Washington dibanding dengan rakyatnya sendiri. Tak percaya?
Sampai sekarang kita nyaris tak habis pikir bagaimana pemerintah bisa mensubsidi besar-besaran perbankan, itu salah satu contoh. Sementara untuk sibsidi BBM mereka jelas-jelas keberatan. Bailout bukan saja diragukan manfaatnya ketika kita menghadapi krisis, tetapi hal itu lebih kepada bagaimana donatur-donatur mendiktekan kemauannya dan mempunyai jaminan bahwa uang yang dipinjamkannya mereka pada pemerintah kita, pasti akan di talangi dan uang mereka kembali.
Jelasnya ini mengorbankan rakyat khan ?
Sepakat liberalisasi adalah pisau bermata dua. Jelas. Dan yang jadi masalah salah satu sisi pisau itu selalu lebih tajam dibanding lainnya. Dalam term mereka pasar adalah alat untuk mencapai tujuan terutama untuk kehidupan yang lebih baik, so mestinya pasar bukanlah tujuan itu sendiri. Jadi mestinya langkah-langkah seperti privatisisasi atau liberalisasi dibatasi hanya sebagai cara.
Jadi mengapa kita mesti bergegas bila masyarakat justru berjalan tertatih-tatih.
Memberdayakan Ekonomi Rakyat Dulu
(Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.)
Begitu kiea-kira bunyi dari penjelasan UUD. Sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu “di negara-negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan”.
Bila ekonomi rakyat “tidak berdaya”, harusnya diketahui dengan lebih lanjut kenapa tidak berdaya dan apa saja yang menyebabkan ketidakberdayaan pelaku-pelaku ekonomi rakyat itu.
Penafsiran kemiskinan yang menganggap bahwa kemiskinan dan pengangguran, adalah dosa si miskin dan si penganggur sendiri karena malas mesti di revisi kembali. Kemiskinan dan pengangguran adalah ciptaan. Bahkan dalam beberapa kasus sengaja dipertahankan. Sebagai sebuah ciptaan dari sebuah system ekonomi yang kapitalistik-liberal yang selalu menempatkan pemilik modal sebagai tuhan yang akan menciptakan pekerjaan. Dan disisi yang lain pengemisnya dan pecudangnya selalu disematkan pada si miskin dan si penganggur. Ini cara pandang yang konyol dan tak berdasar.
Pemberdayaan ekonomi rakyat hanya bisa di lakukan oleh pemerintahan yang terberdayakan. Sederhananya bila pemerintah berniat memberdayakan petani, pemerintah harus berpihak kepada petani. Berpihak kepada petani artinya pemerintah tidak lagi berpihak pada pemilik modal baik itu modal konglomerat konglomerat lokal atau global.
Ini bisa saja berarti pemerintah menjadi pembeli “dengan dana tak terbatas” bila misalnya harga jual gabah berada di bawah batas yang ditentukan. Tentunya sambil secara gradual membenahi system pertanian dengan belied-belied yang menguatkan nilai tawar petani kecil. Dan koperasi gaya Hatta bisa menjadi jalan keluar untuk jangka panjang dan penguatan yang permanent.
ide dan semangat koperasi sudah sangat-sangat tercemar oleh cara pandang rezim orde baru. Bikan-bukan itu ! Koperasi yang dimaksud Hatta adalah koperasi sebagai sebuah upaya mengorganisiran diri sendiri oleh rakyat di lapangan ekonomi. Dengan menyatukan semua potensi yag ada.
Di kampungku tidak ada ada sebuah lembaga apapun yang mengambil mencomot kata koperasi sebagai namanya. Tetapi peri-tindak dan lakunya sudah mencerminkan apa yang dimaksud Hatta sebagai koperasi. Embrionya sudah ada, salah satu contohnya, warga melalui mekanisme RT-an mempunyai arisan. Besarnya bervariasi antara seribu rupiah sampai sepuluh ribu rupiah. Arisan yang dimaksud bukan hanya semata saving dalam arti menabung tetapi lebih
pada jaring pengaman dan untuk banyak kasus digunakan sebagai modal usaha.
Arisan tersebut tidaklah diundi seperti laiknya banyak arisan, tetapi "dimintakan" berdasarkan kesepakan prioritas. Prioritasnya sederhana, yang pertama adalah musibah (kematian atau sakit) otomatis maka dana arisan tersebut diserahkan kepadanya. Prioritas kedua, kepada kebutuhan mendesak, seperti bayaran sekolah bagi yang punya anak sekolah, hajatan atau memperbaiki rumah menambah modal usaha. Bila dalam satu bulannya tak ada anggota yang mengalami hal-hal tersebut diatas maka arisan baru di undi dan berlaku seperti prosedur biasanya.
Ini mekanisme arisan sebagai jaring pengaman, dibanyak hal sistem arisan tersebut kemudian berkembang dengan segala variasinya, seperti arisan gabah, air, lot-an, atau dana kematian yang di organisir melalui RT-an. Memang bila bicara skala mekanisme itu belum memadahi. tetapi sebagai sebuah semangat mengorganisir kemampuan diri hal tersebut lebih dari pada cukup. Yang menarik ternyata struktur permodalan didesa-desa (seperti kampungku itu) mereka sangat kuat dan elastis menyikapi perubahan. Sebagian besar modal mereka petani atau pedagang ditempatkan pada sektor produksi yang liquid. Untuk hal ini masyarakat desa bisa dibiulang tidak tergantung pada sumber-sumber permodalan dari luar.
Bila pun ada itu datang dari bank-bank atau BPR yang justru malah memberi bunga yang tinggi, dan celakanya biasanya pinjaman-pinjaman tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi saja. Ini memang masalah, disinilah pemerintah seharusnya berperan, bukan sebagai sinterklas melalui lembaga-lembaga keuangannya bagi-bagi duit tetapi lebih kepada menyediakan sarana dan prasarana untuk penguatan.
Sebenarnya yang oleh usaha kecil di pedesaan bukanlah masalah modal tetapi bagaimana usaha tersebut memanajemen resikonya. Inilah yang mestinya dilakukan pemerintah. Bayangkan bila gremium-gremium itu terberdayakan dengan kekhasannya/kelokalannya/ kearifannya, maka gremium-gremium itu akan membentuk sebuah raksasa keberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri, cerdas, arif dan mengerti benar kebutuhan warganya. Dan saat itulah kiota bisa berteriak keras menirukan Sukarno sambil mengepalkan tangan, "Go To Hell With Your Aids !!"