Mencetak Gurun..

ribuan rebah
(Setiap tahun 2,8 juta hektar hutan musnah di Indonesia. Dan yang menikmati keuntungan dari kayu rebah itu, selalu bukanlah para pekerja keras seperti mereka)

maju tak gentar
(Untuk 10 ribu hektar Hutan Tanaman Industri (HTI) dibutuhkan minimal 50 alat berat, 200 truk, serta ratusan tenaga manusia. Ya betul, rimba menjadi pasar malam yang bising)

berangkat pulang

(Indah Kiat dan RAPP, dua pabrik kertas di Riau berkapasitas 4 juta ton pertahun. Equivalen dengan 13-15 juta meter kayu. Artinya, beberapa tahun kedepan Riau akan menjadi padang gurun)

bertumpuk dan bertumpuk
(Pabrik kertas seharusnya memenuhi kebutuhan bahan bakunya dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sayangnya, yang terjadi di Riau, mereka mengambilnya begitu saja dari hutan alam)

sepi dan sendiri
(Setelah kayu ditebang proses selanjutnya, tetapi seringkali setelah kayu ditebang. Lahan dibiarkan begitu saja menjadi lahan kritis)

gurunpun tercipta

(foto-foto dokumentasi walhi Riau)

Mengenang Jaman Maling Berpesta

Waktu itu 2 Juli 1997 dan bermula dari Thailand. Thanong Bidaya, menteri keuangan negeri gajah putih, nyaris tak bisa memejamkan mata. Benaknya gelisah dan konsentrasinya tercurah hanya pada pergerakan di pasar uang. Betul, saat itu keadaan memang genting. Bath menjadi bulan-bulan spekulan. Menjelang siang akhirnya Thanong menyerah pada pasar. Ya, Thanong terpaksa melepas Bath pada mekanisme pasar.

Laiknya bendungan yang hanya bocor dan akhirnya terjebol juga, dari Thailand, krisis kemudian menjalar keseluruh Asia Tenggara dan menghancur leburkan bagunan ekonomi yang diyakini tak bakalan goyang oleh krisis. Bola salju itu menggelinding terus tak terhentikan.

Peristiwa itu memang telah lewat sepuluh tahun. Tetapi, dampak merusaknya, seperti baru kemarin kita semua merasainya. Disini, di Indonesia awalnya badai hanyalah berupa angin sepoi-sepoi. Semua tenang, aman terkendali, semua percaya diri. Bahkan Bapak- masih dengan senyumnya yang khas berkata jumawa, "Badai Pasti Berlalu".

Sayangnya angin sepoi-sepoi itu terus menambah kecepatannya hingga akhirnya menjadi badai besar yang merusakan semua sendi-sendi. Ya, terlambat sudah. Kerusakan parah langsung timbul. Sekitar 20 juta orang tiba-tiba menjadi penganggur, rupiah terjun bebas dari Rp 2400 perdollar menjadi Rp 17 ribu di awal Januari 1998. Suku bunga melejit sampai 70 persen. Ratusan perusahaan gulung tukar dan utang luar negeri tiba-tiba menjadi segede gajah bengkak.

Ah, Bapak lah justru berkhianat waktu itu. Wirtscaftsblatt koran bisnis Austria dalam edisi 3 Agustus 1998 melansir, Bapak memindahkan miliaran dollar miliknya ke sejumlah bank Austria sesaat sebelum di dongkel 21 Mei 1998. Wirtscaftsblatt tak lebih hanya menegaskan. Sebelumnya Forbess dan Barrons telah menaksir harta Bapak mencapai US$ 16 milliar (kurs Rp 2500) atau setara dengan Rp 40 triliun rupiah. Langkah Bapak inilah yang kemudian di ikuti semua orang kaya bermasalah di negeri ini. Setidaknya US$ 20 miliar modal kabur keluar negeri, menyusul suasana chaos di bulan Mei 1998. Di Jakarta 4.940 gedung rusak, dibakar atau dijarah. Sementara, ribuan lagi luluh lantak di Solo dan Medan.

Cukupkan dengan luka berdarah-darah saja? Tidak!! Luka berdarah itu hanya menempatkan kita pada tubir jurang. Logika ekonomi memaksa kita harus mengamini kebenarannya. Ah, selalu begitu memang. Hutang luar negeri, bank yang bangkrut, nilai tukar yang lemah dan semua itu menurut mereka adalah masalah. Ya, hanya masalah. Dewa-dewa ekomomilah yang kemudian menjadi panglima. Strategi dirumuskan, rencana di bentangkan dan harapan ditebarkan. Bank-bank bangkrut kemudian di suapi dengan BLBI dan Obligasi Rekap. Totalnya Rp 650 triliun plus bunga pertahunnya yang Rp 70 triliun yang harus ditanggung sampai sekarang.

Inilah jamannya para maling berpesta. Betul!! Dari BLBI saja yang "hanya" Rp 144,5 triliun kenduren agung para maling ini dimulai. Bagaimana tidak, mengutip audit BPK plus audit investigasi BPKP dari yang digelontorkan BI, telah terjadi penyimpangan prosedur pengucuran oleh pejabat BI sebanyak Rp 138,442 atau 95,7 persen dari total BLBI. Itu baru penyelewengan prosedur pengucuran. Bagaimana penggunaannya oleh bank penerima? Idem dito, masih dari audit yang sama di simpulkan Rp 80,4 triliun disalahgunakan. Kok disalah gunakan? Ya, BLBI awalnya didesain untuk menalangi simpanan dana pihak ke 3 yang nyangkut di bank-bank nasional itu. Yups betul, jadi BLBI adalah inisiatif pemerintah melalui BI untuk nalangi dulu kewajiban bank-bank tersebut. Tetapi apa lacur? Uang talangan yang mestinya di gunakan untuk menutup kewajiban bank pada nasabah, oleh pemilik bank dipakai seenak udel-nya.

Siapa maling-maling yang "makan" paling banyak dalam BLBI ini. Dua nama paling menonjoll, Sjamsul Nursalim bos Grup Gajah Tunggal dan Sudono Salim big boss Salim Group. Sudono "maling" Salim ini menerima tak kurang dari Rp 52,27 triliun, Sjamsul "maling" Nursalim menerima Rp 27,4 triliun, Bob Hasan Rp 5,3 triliun, Sudwikatmono Rp 1,9 triliun. Angka yang dahsyat memang, mengingat kondisi waktu itu, rakyat kembang-kempis menebus harga beras di warung yang hanya dua ribu perak perkilonya.

Apakah pinjaman uang negara (yang notabene uang kita juga) pada para "maling" itu beres? Jauh panggang dari api. Mari salah satu kita runut jejaknya. Untuk membayar utangnya, Salim menyerahkan asetnya pada BPPN, saat itu asetnya berupa 108 perusaham dibawah Holdiko yang di klaim nilainya mencapai Rp 52,6 triliun. Betul, memang nilai mark up. Penilaian terhadap aset Salim ini berangkat dari asumsi bahwa kondisi ekonomi dan politik akan segera membaik. Belakang menurut Pricewaterhouse Cooper FAS (PwC) yang disewa BPPN , aset Salim yang diserahkan Salim mengalami penurunan nilai sebesar Rp 29,5 triliun. Sialnya, dalam asset setllemen yang diperjanjikan di MSAA, bila terjadi penurunan nilai aset sampai saat penjualannya, maka itu menjadi tanggung jawab BPPN. Dus, tentu negaralah yang akhirnya menanggung selisih itu. Pada akhirnya dana tunai yang berhasil di kumpulkan BPPN dari utang Salim tak lebih Rp Rp 19,38 triliun.

Apa artinya? Satu hal, recovery rate Salim hanya 36,77 persen. Cilakanya, hanya dengan 36,77 persen saja Salim kemudian lenggang kangkung, karena dia menganthongi Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN. Lebih cilaka lagi, SKL itu juga merupakan release and discharge (R&D) yang merupakan pembebasan dari tuntutan hukum. Dan ajaib, perlindungan hukum terhadap maling itu kemudian dikuatkan dengan Instruksi Presiden NO 8 tahun 2002 yang diteken oleh Megawati plus restu daro Senayan.

Bagaimana dengan obligor yang lain? Setali tiga uang. Obligornya maling, pemerintahnya memble, dan yang paling penting, BPPNnya brengsek. Tak percaya? Recovery rate BPPN hanya 28 persen, bandingkan dengan negeri jiran, KAMCO (BPPN-nya Korea) recovery ratenya 49 persen, TAMC (Thailand) sebesar 35 persen.

Tentu saja, setelah kenyang merampok, mereka memilih kabur keluar negeri. Syamsul, Nursalim, sampai Sudrajad Djiwandono (gubernur BI) memilih tinggal nyaman di Singapura. Sialnya lagi, mereka kemudian disambut bak tamu agung pulang kampung. Tak kurang SBY sendiri, menggelarkan karpet merah untuk para maling itu.

Ah, baru sepuluh tahun dan ternyata kita melupakan terlalu cepat. Melupakan kita sering sangat rela bunuh-membunuh di jalanan untuk uang seceng-noceng tetapi di membiarkan triliunan (bisakah kau bayangkan berapa tingginya bila uang itu ditumpuk di monas dalam pecahan seribu perak) menguap begitu saja? Sementara para malingnya tetap ongkang-ongkang menikmati hari tuanya, dan kita tiap hari terus bertarung dengan kejamnya harga-harga yang terus melangit?

Benalu

Tuan...
Apakah rasa lapar berarti sesuatu bagimu?
Ketika cacing perut merintih lalu tak sabar dan mulai berteriak memaki senyatanya toh mereka tak bisa dikenyangkan dengan sekedar angka yang tuan sampaikan. Lapar itu nyata tuan, pedih juga perihnya.
Rasanya memang menyakitkan, tetapi kami toh tetap bertahan bukan? Ya, itu karena kami selalu berhasil membujuk agar sang lapar tak membunuh dan memata-gelapkan kami. Betul, walau kami berteman karib dengan sang lapar, bukan berarti kami benar-benar menyukainya. Kami membencinya. Ya, sungguh-sungguh membencinya. Seperti juga kami membenci tuan-tuan yang menguras habis setiap sawah dan setiap kebun kami.
Mungkin bila tuan siuman dan mengembalikan kesuburan sawah dan kebun kami, kami akan berbaik hati sedikit memafkan tuan. Memaafkan dan mungkin sedikit janji untuk tidak merampok tuan, setiap kali ada sekecil apapun kesempatan itu. Ah, sebenarnya kami menunggu saat itu tuan. Saat dimana lapar kami tak tertahankan sementara bayi-bayi kami menjerit kehabisan susu merisaukan kami. Bisa apa kami, selain masuk kerumah-rumah tuan dan mengambil apapun yang bisa kami makan dan sekedar bayi kami terhentikan tangisnya.
Tuan bilang kami pemalas. Ah, bukan. Kami bukan pemalas tuan, kamilah yang bangun beserta terbitnya fajar dan mulai membangun dari mulai Borobudur sampai Monas. Kami jugalah yang membangun dan menggerakan negeri dari ketertiduran dan mengisinya dengan mata binar menatap esok.
Tuanlah yang pemalas dan merampok hasil kerja kami, kami tebang belantara dan bangun kampung, tetapi tuanlah yang kemudian menggusur kami dan membangun swalayan. Kamilah yang membendung laut dan membongkar tanah sementara tuan-tuanlah yang kemudian menyemburkan lumpur diwajah, pekarangan dan rumah kami. Dan kami hanya bisa mengadu pada patung yang bisu.

Tuan...
Apakah air mata berarti sesuatu bagimu? Ketika kebodohan dan kemiskinan memang di ciptakan dan dilestarikan oleh kalian untuk menghidupi simpanan-simpanan kalian. Pernahkah Tuan rasakan pusingnya ketika istri menatap sayu sementara beras di daringan tak bersisa dan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk hidup hanyalah mencuri?
Terbayangkah di angan kalian gang-gang becek yang menjebak kami dan membuat tak bisa beranjak. Ah, sebenarnya kami bodoh bila berharap kalian rasakan yang kami rasakan. Kalianlah yang hidup membenalu dari kerja keras kami, dan kalian-kalian jugalah yang menjadi lintah serta menyedot habis darah kami.

Alta...

"nec curia deficeret in justitia exhibenda”

"Tengadahlah pada langit, teriaklah pada matahari dan jeritkan tangis pada rembulan," bisik seekor burung hantu pada lelaki separuh baya lewat yang menggenggam pedih ditangan kanannya.

Aku membayangkan lelaki itu jongkok disana, mengambil segenggam tanah kubur tak bernama itu dan dengan teriakan keras melemparnya keangkasa. Ah, mengatakan kubur itu tak bernama mungkin tak sepenuhnya tepat, karena di nisannya masih tertulis sebait nama ; Alta Lakoro.

Ya, Alta Lakoro, sebuah nama yang bertahun-tahun lalu hanya diingat sebagai sebuah kerangka diam yang terkuburkan tiba-tiba menjadi sosok yang utuh kembali. Betul-betul bernyawa dan hidup lagi, sementara kematiannya menyisakan cerita pedih dan ketololan.

(Warga Desa Modelomo dan Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Rabu (27/6), digemparkan dengan kehadiran korban pembunuhan di Desa Huata, Dulupi, tahun 2002 lalu. Korban yang belakangan diketahui bernama Alta Lakoro itu, ternyata selama ini hanya menghilang dan hidup diluar daerah yang belum diketahui pasti alamatnya. Sementara, orang tuanya yang divonis membunuh Alta sudah menjalani hukuman penjara 3,5 tahun)

Ya, begitulah hukum bekerja melayani penguasannya. Dan Risman Lakoro lelaki itu, orang tua Alta. Bukan siapa-siapa dan pasti tak berpunya, mendapati dirinya dalam belenggu kejam brengseknya benalu aparatus negara. Jerit paraunya mungkin telah habis bertahun-tahun lalu ketika dia menolak mengaku sebagai pembunuh anaknya.Lalu mereka, orang-orang berseragam itu menjepitnya tubuhnya dengan kursi dan menarik kedua tangan yang dihimpitkan ke besi jeruji dan menariknya keluar. Bertahun-tahun kemudian jari-jari tangannya membeku dan tak bisa lagi diluruskan maupun dikepalkan. Ya, jari kelingkingnya patah-patah terjepit daun pintu.

Seorang wanita tak bernama berdiri di ujung perempatan yang mulai menua. Menua oleh senja dan kebingunganannya. Mulutnya, sesekali menyunggingkan senyum, sesekali seringai dan sesekali lainnya bibirnya membentuk sebuah tangisan pedih. Begitulah dia selalu menghabiskan malam-malamnya. Matanya yang tertutup kain hitam merembeskan air mata walau ditangannya sebilah pedang dan neraca.

Ya, sebilah pedang untuk memacung dan neraca sebagai “setiap orang sesuai dengan haknya”

Tetapi aneh, sekali ini ada hal luar biasa yang jarang Ia lakukan. Ia berdialog, mendesah-desah lalu merintih. Wajahnya serius dengan mata yang tajam, bibirnya mengatup, bahkan saking mengatupnya paras itu seolah menjadi sebentuk arca yang bisu. Ya, dia sedang berdialog sengit dengan bayangan ular yang menjalar di sepanjang kakinya.

Sebuah dialog yang lupa di selesaikan para ahlinya sejak ratusan tahun lalu. Para pendeta, ulama dan bangsawan karena terlalu sibuknya membenalukan dirinya pada raja, melupakan satu hal. Ya, lupa pada dirinya sendiri, keadilan.

Wanita itu, kembali menunjuk-nunjuk angkasa. Sesekali berikutnya dia menunjuk dadanya sendiri. Sayangnya ditanah ini wanita itu bukanlah Justitia. Disini wanita itu lebih mirip Durga, dari Pastreangandamayit. Yang selalu, tak pernah merasa cukup dengan Sum Kuning, Sengkon-Karta, Marsinah, Udin dan ribuan tak bernama lainnya yang selalu menjadi tumbal. Risman Lakoro, bukanlah nama. Dia bisa siapa saja. Aku , kamu, kita, kalian dan seluruh remah-remah dinegeri ini.

Ah, siapa bilang kita punya “nec curia deficeret in justitia exhibenda” ? (pengadilan adalah istana di mana Dewi Keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada henti)

Tentara Rakyat

"Siapa mereka!!"
"Biasa, tentara langit"
"Siapa namanya?"
"Ah, mereka kan hanya sekrup-sekrup, mana ada sekrup punya nama"
"Lalu siapa yang punya nama"
"Yang punya nama tentu mesinnya"
"Lalu siapa mesinnya"
"Ah, itu tanya saja di Cilangkap sana"
Sepenggal obrolan itu meruap entah kemana, aneh juga kalau di pikir, masa obrolan yang bisa meruap? Tetapi justru itu indahnya, obrolan di setiap pematang dan perempatan bisa berarti apa saja. Pembunuhan, makar atau justru rencana menembaki rakyat.
"Ah, menembak rakyat? Mana mungkin, mana ada tentara yang lahir dan di besarkan rakyat tega memakan bapak ibunya sendiri. Itu masa lalu, masa-masa dimana gelap sejarah hanya berisi hantu dan mahluk jadi-jadian"
"Lho, bukannya kita ada di masa lalu?"

Drama Tengah Malam

Pagi yang cerah ketika langit Maguwo dipenuhi dengan titik-titik hitam di angkasa. Ya, titik-titik itu adalah pasukan payung yang Belanda diterjunkan di Yogyakarta. Sesiang kemudian Jogja jatuh dan republik runtuh, Sukarno-Hatta tertawan, Sudirman lari kehutan. Dan hari bergerak pelan berlalu dengan paranoianya.

Sementara di ujungnya, malam lambat bergerak ke arah habisnya, tepat di 19 Desember 1948. Gerimis dan dingin di pinggir hutan Ngaliyan, kelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar, Keresidenan Surakarta.

Belasan lelaki tampak berdiri dalam senyap dan bisu menyaksikan beberapa orang yang sedang sibuk menggali sebuah lubang besar. Sambil menunggu lubang selesai di gali, seorang lelaki berpiyama putih bergaris biru bertanya pada seorang Letnan Polisi Militer, “Saya mau diapakan ?" “Saya tentara, tunduk perintah, disiplin.”

Waktu mengalir lambat dan patah-patah disetiap detiknya. Selesai lubang digali, orang-orang yang menggali disuruh pergi dan yang tinggal hanya 4 orang, untuk menguruk lubang itu kembali.

Letnan tampil dengan suara keras membacakan surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Suaranya membahana dalam kesenyapan, mengagetkan burung-burung dan binatang malam. Usai surat dibaca hening mencekam menggiriskan. Dingin menggenggam tengkuk, sementara malam takluk pada kehendak.

Hening pecah menyemburatkan keping-kepingnya ketika lelaki berpiyama kembali bertanya pada sang letnan “Apakah saudara sudah mengikhlaskan saya dan kawan-kawan-kawan saya ?”

“Saya tinggal tunduk perintah.”

“Apakah saudara sudah memikirkan yang lebih jernih?”

“Tidak usah banyak bicara”

Lelaki lainnya menyela, “Saya tidak menyalahkan saudara, tetapi dengan ini negara rugi.”

Sang Letnan menjawab dengan perintah pada anak buahnya agar mengisi bedilnya. Lelaki berpiyama kembali menghampiri sang Letnan, langkahnya terpeleset sedikit. Sambil menepuk badan si Letnan ia berkata: “Beri kami waktu untuk bernyanyi sebentar.”

“Boleh, tapi cepat-cepat!”

Sebuah suara kembali menyela, “Apa saya boleh mengirimkan surat untuk isteri saya, biar ia tahu.”

“Ya tidak keberatan.” Jawab sang Letnan tegas.

Bersebelas, surat-surat kemudian di tulis, dan diserahkan satu-satu pada sang Letnan.Sesudah surat diserahkan, Indonesia Raya dan Internasionale berderap di pinggir hutan yang bergerimis itu. Suaranya lantang membelah tengah malam.

Setelah selesai bernyanyi lelaki berpiyama berseru:“Bersatulah kaum buruh seluruh dunia ! Aku mati untukmu !”

Seorang kawan menyambut, “Saya bela dengan jiwa saya, aku untukmu!”

Hanya sunyi kemudian meraja. Sekali terdengar letupan pistol didekat kepala untuk lelaki berpiyama, kemudian senapan meletup untuk lelaki berjas coklat bercelana putih panjang, sekali untuk lelaki berbaju kaos dan bersarung, sekali untuk lelaki bercelana putih berkemeja putih dan berjas putih yang sudah kotor.

Senapan menyalak lagi. Lagi. Lagi. Lagi. Lagi. Lagi. Lagi dan lagi.

Bersebelas rebah. Hanya Indonesia Raya dan Internasionale lamat-lamat masih kudengar kini dan disini.

Setting ; Hutan Ngaliyan kelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar, Keresidenan Surakarta

Para Pemain, Letnan Polisi Militer : Hanya Sekrup tak perlu nama, dibelakangnya Gubernur Militer Gathot Subroto yang komunis phobia

Lelaki berpiyama : Amir Syarifudin

Lelaki berjas coklat bercelana putih panjang : Maruto Darusman

Lelaki berbaju kaos dan bersarung: Suripno

Lelaki bercelana putih berkemeja putih dan berjas putih yang sudah kotor :Oey Gee Hwat Lelaki lainnya : Sardjono, Harjono, Sukarno, Djokosujono, Katamhadi, Ronomarsono dan D.Mangku.

Sutradara : Rapat kabinet tanggal 18 Desember 1948. Rapat itu membicarakan tindakan yang akan diambil terhadap pemimpin-pemimpin PKI jika Belanda mengadakan agresi militernya. Hadir pada waktu itu hanya 12 orang Menteri. Empat Menteri menghendaki agar Amir Sjarifoeddin dan kawan-kawanya ditembak mati; empat orang lagi berpendapat supaya Amir Sjarifoeddin dan kawan-kawanya dibebaskan (jangan ditembak); empat orang lainnya tidak memberikan suara. Presiden Sukarno dengan vetonya, bahwa Amir dan kawan-kawannya tidak boleh ditembak.

Producer : “the policy of containment” yang dilancarkan Amerika Serikat untuk membendung komunis di Asia Tenggara.

Banjir Modal, Kok Takut Krisis?

Dalam lawatannya ke Jepang, Sri Mulyani tiba-tiba bergumam tentang bencana krisis yang mungkin menghadang. Bu Ani menyinggung bahwa Menteri Keuangan di negara-negara Asia mengkhawatirkan akan terulangnya krisis ekonomi 1997 kepada negara-negara Asia di tahun 2007 ini. Indikasinya adalah masuknya aliran modal dalam jumlah besar ke negara-negara Asia.
Maka sebagai langkah antisipasi mereka menyepakati menghimpun cadangan devisa bersama untuk memperkuat pertahanan moneter di masing-masing negara.
"Kami dengan suara bulat sepakat secara prinsip untuk menyiapkan suatu cadangan devisa yang tetap bisa dikelola secara mandiri (oleh masing-masing negara) dan merupakan perjanjian kontrak tunggal dari bentuk kerjasama multilateral," kata Menteri Keuangan Thailand yang bertindak sebagi juru bicara Asean +3 itu.
Indonesia, dalam pandangan mereka adalah negara dengan kondisi perekonomian yang paling 'cemen', kemudian Vietnam dan Thailand. Dengan kondisi itulah mereka memutuskan 'memback-up' cadangan devisa Indonesia yang hanya sak'uprit' itu (US$ 49 miliar). Jangan sampai nantinya, bila badai itu benar datang ke Indonesia, Indonesia KO (dan pasti KO) krisis tersebut akan menular ke negara lain dan menjadikannya bencana regional. Seperti batu yang dilemparkan di kolam paranoia, kegundahan bu Ani lansung di sambar elang-elang dipasar menjadikan gelombang yang berkepanjangan.
Ketika gelombang terlanjur tercipta, banyak yang langsung gerah. Belakangan dagelan di gelar, Budiono, bu Ani dan punggawa-punggawa keuangan di panggil JK untuk mendengarkan kuliah gratisnya. Sekeluarnya dari istana JK, Budiono langsung memamerkan keahlian "ngeles-nya". "Fundamental ekonomi kita lebih kuat, pengalaman tahun '97 semoga tidak terulang" ujarnya enteng.
“Kita lihat pertumbuhan ekonomi 5,7-5,9 persen bukan sebuah kemustahilan di Kwartal pertama. Kwartal kedua bahkan lebih bergairah. Ini sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa krisis yang dikhawatirkan itu jauh panggang dari api,” katanya.
Bu Ani pun tak kalah sigapnya bersilat lidah mengklarifikasi. Ia mengatakan membanjirnya arus modal masuk ke Asia saat ini menimbulkan situasi yang mirip dengan kejadian sebelum krisis sepuluh tahun lalu. “Jadi pembicaraan saya harus dilihat dalam konteks regional, bukan Indonesia,” ujarnya, tentu saja sambil memegangi telinganya yang memerah kena jewer JK.
Ini dagelan apa lagi ? Benarkah banjir modal menghadapkan kita kembali di ambang krisis ekonomi jilid 2?
Suatu "hil yang mustahal" dapat diterima awam. Bagaimana tidak, rakyat belum sempat menikmati perbaikan setelah ancur-ancuran sejak krisis 97, kita kembali di ingatkan untuk waspada.
Oke mari kita tengok satu-satu. Celengan devisa pemerintah di Bank Indonesia (BI) berada di level US$ 49 miliar. Dan melihat trendnya, bukan hal mustahil bisa mencapai US$ 55 miliar di akhir tahun, lebih tinggi US$ 5 miliar dari target APBN 2007.
Pertanyaannya, seberapa kuat fundemental makro ekonomi Indonesia mampu menahan serbuan spekulan yang mengakibatkan arus modal bergerak menjadi negatif. Hitungan ini penting, mengingat arus modal yang selama ini masuk ke Indonesia kebanyakan dalam bentuk investasi portofolio (saham dan obligasi) yang tentu saja berdasar sifatnya modal itu easy come, easy go.
Chatib Basri seolah tak ingin ketinggalan dalam koor van pejambon belankangan ini sibuk komentar dimana-mana, menurutnya saat ini aliran modal asing belum mencapai puncaknya karena modal global tak lagi memiliki tempat investasi yang lebih menguntungkan selain Indonesia.
Chatib benar, sesuai data BI per 10 Mei kepemilikan asing pada SBI Rp 47 triliun (17 % dari total), SUN Rp 77 triliun (17,5 % dari total) dan untuk saham pada bulan April saja terjadi pembelian oleh asing sebesar Rp 5,67 triliun. Yang dilupakan Chatib adalah bagaimana bila modal itu tiba-tiba memilih easy go? Cadangan devisa akan lansung kempis untuk nambal, dan angin yang tadinya hanya sepoi-sepoi bisa saja menjadi badai besar. Dan bisa saja seperti 97 dari sekedar krisis eknomomi biasa bertriwikrama karena terlambat ditangani berubah menjadi depresi dengan skala penuh. Ya, waktu itu para pejabat koornya juga sama, "Fundamental ekonomi kuat, pertumbuhan bagus, krisis tak akan datang...etc, etc dan etc." Nyatanya?
Memang benar krisis tidak datang semudah itu, tetapi jangan salah pemodal itu adalah para pencari rente yang tabu melihat potensi modal mereka berkurang (rugi) apalagi hangus.
Ini yang selalu dilupakan, mestinya kita berangsur-angsur keluar dari perangkap yang kita ciptakan sendiri -tergantung terhadap arus modal jangka pendek- dengan instrumen suku bunga sebagai iming-iming untuk mengundang investor.
Sejak krisis 97-an melanda baru pada 2005 arus modal positif. Yang artinya modal datang lebih besar dibanding modal yang pergi. Bagus ? Eit... nanti dulu, fakta itu jangan ditelan mentah karena harus dicermati apakah investasi asing langsung (FDI) ikut meningkat seiring arus modal yang positif tersebut, atau justru justru malah ngacir ke Vietnam atau Thailand.Wakakak.. melihat angka pengangguran yang masih 12,7 juta orang dan penduduk miskin yang mencapai 45,7 juta kita mau tak mau berkesimpulan sektor riil jalan di tempat tho?
Jadi memang akhirnya mau tidak mau saya mesti bersepakat dengan mereka. Krisis itu tak mungkin datang lagi sekarang. Ya, karena sebenarnya krisis itu tak pernah pergi tho?

Orang-Orang Berpayung

"Kalau bukan kami, para ibu, siapa lagi yang mau peduli pada nasib anak-anak kami. Pasang surut itu ada dan kadang-kadang lilin semangat itu mau padam saja rasanya. Tetapi apakah kami harus diam?"ujar Sumiarsih,ibu dari Bernadus Irmawan, mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Atma Jaya, yang tewas tertembus peluru dalam tragedi Semanggi. Sumiarsih nyaris menghabiskan sembilan tahun terakhir kehidupannya untuk menempuh jalan panjang penegakan HAM di negeri ini.
Ya, di negeri pelupa ini memang harus ada orang-orang seperti Sumiarsih. Yang setiap kamis rela berdiri melawan panas atau hujan untuk terus mengingatkan. Tetapi apakah kita harus kehilangan anak atau saudara terlebih dulu hingga kita tergerak untuk berdiri bersama Sumiarsih setiap Kamis.
Acara Kamisan seberang istana negara disini memang mengadopsi gerakan serupa di luar negeri. Ibu-ibu di Brasil menuntut pengusutan atas kematian anak-anak mereka saat junta militer berkuasa di sana tahun 1979-1983. Setiap Kamis mereka berdemontrasi di Plaza de Mayo, Buenos Aires.
Orang seperti Sumiarsih di negeri ini seperti pasir di gurun. Tak berbilang angka, ibu-ibu yang anak terkasihnya di renggut dari timangan. Dan tak terhitung istri yang meratap ketika tiba-tiba suaminya hilang atau mati.
Tak terasa sembilan tahun sudah. Sembilan tahun yang panjang untuk menjadikan semua perubahan dan ongkosnya menguap menjadi kentut yang nyaring. Semua darah, semua keringat dan semua pertentangan sekarang nyaris didamaikan dalam obrolan-obrolan setengah kamar. Ribuan yang mati menjadi sampah. Ribuan yang luka menjadi saksi. Ribuan yang berteriak menjadi penguasa.
Apa yang kita kenangkan dari bulan ini sembilan tahun lalu. Tak ada! Bagi bangsa yang bebal dan culun ini perjalanan dan pengalaman apapun tak bakal merubah apapun. Budaya yang dibangun atas pameran ketakutan-ketakutan, mensyaratkan persembahan darah dan airmata rakyatnya. Hanya akan menciptakan penguasa-penguasa coro dan bermental katrok yang akan membebankan biaya pada orang-orang seperti Sumiarsih, Marsinah, Suciwati dan siapapun nantinya.

senyum

Anda pernah ke tersenyum bukan? Saya pikir jika anda warga negara yang baik, dan pembayar pajak yang bijak, senyum adalah kewajiban. Selain senyum adalah ibadah, senyum juga terbukti menyehatkan. Senyum membantu anda merenggangkan otot-otot disekitar bibir, mulut atau pipi anda sehingga anda akan tampil lebih muda tanpa viagra.
Lagi pula dengan tersenyum, setidaknya semua urusan anda dijamin akan menjadi lebih mudah. Tak percaya? Cobalah sekali-kali langgar lampu merah di perempatan manapun, lalu biarkan polisi lalu lintas menghampiri. Yang perlu anda lakukan hanya, membuka sedikit bibir, tarik keatas ujungnya, perlihatkan sedikit gigi anda lalu ciptakan senyum paling indah. Saya yakin, bahkan haqqul yakin untuk yang ini, pak polisi pasti akan membalas senyum anda, memberi hormat, memaafkan lalu membiarkan anda lewat begitu saja. Ssstt!! Tapi sebaiknya untuk jaga-jaga kalau tips ini tak mempan, tidak ada salahnya selipkan diantara STNK anda pecahan uang lima puluh-ribuan.
Seperti yang kita tahu, dari jamannya nabi Adam sampai sekarang jamannya Yahya Zaini, senyum memang ditakdirkan untuk menghibur, menghibur dikala lapar atau gelap mata. Setidaknya, dengan senyum, anda bisa menunjukan empati atau sok peduli terhadap derita kawan sebangsa. Jadi, bila kebetulan anda bermobil, sering-seringlah tersenyum di perempatan ketika lampu menyala merah. Berikan senyum untuk pengamen, tersenyumlah juga setulus mungkin untuk pengemis, dan terakhir jangan lupa anda juga harus tersenyum pada pemuda tanggung yang mencoba mencongkel kaca spion anda.
Ya, dengan tersenyum malaikat akan mencatat anda telah beramal, dan itu adalah tiket terusan ke surga bukan? Tak usahlah anda pikirkan, bila senyum anda tidak mengenyangkan pengemis yang kelaparan, atau senyum anda tak bisa memberikan pekerjaan pemuda tanggung yang terpaksa mencongkel spion untuk makan, toh itu bukan urusan anda bukan?
Masih ingat bapak kita yang murah senyum? Ya, The Smiling General itu. Yang dengan senyum, kekacauan bangsa model apapun bisa diredakannya. Senyum "tulusnya" juga terbukti ampuh mengantar ratusan ribu rakyat negeri ini menemui penciptanya dengan masgul. Betul, senyumnya bahkan bisa membuat biang iblis sekalipun menggigil ketakutan. Disisi lain malaikat maut saking cintanya, pada si empunya senyum, rela berkhianat pada Tuhan dan mengabaikan perintahNya, untuk mencabut nyawa buntut bapak si murah senyum itu.
Kadang senyum juga menampilkan wajah pengertiannya yang mendalam. Tak percaya lagi? Anda punya rumah bukan? Punya kampung? Cobalah, genangi rumah anda dengan lumpur, lalu kampung anda, dan kalau masih kurang tenggelamkan saja sekalian kota anda dengan lumpur itu. Lalu tampilah miskin semiskin miskinnya dan datanglah ke istana.
Seratus persen saya berani bertaruh anda akan dapat senyuman. Senyum yang bahkan sudah dirancang sedemikan rupa oleh para ahli, untuk dibagi-bagikan pada anda. Gratis !! Dan satu hal yang pasti. Rumah, kampung dan kota anda tetap tenggelam.
Untuk itu, maka ijinkanlah saya menganjurkan anda untuk tetap tersenyum. Senyumlah kapanpun dan dimanapun. Di negeri hebat ini, senyum adalah bahasa baku. Latihlah terus keahlian itu, di perempatan atau di istana, di pasar atau toilet, dan jangan lupa, senyumlah pada cermin di meja rias anda, karena saya yakin anda akan menemukan seringai seekor srigala disana.

Tukang Jagal

Beberapa pemuda dengan mata tertutup kain hitam berdiri terhuyung-huyung. Tak terdengar teriakan mengaduh atau jerit kesakitan dari mulutnya. Tapi dari wajahnya rasa sakit yang berusaha ditahannya jelas tergambar .
Di depan para pemuda itu tampak beberapa pemuda lainnya, berseragam, tegap dan nampak gagah. Sesekali terlihat senyum lebar ditingkah makian temannya. Sesekali, seolah ingin pamer mereka tertawa dan menghadap alat perekam sebelum memukul atau menendang.
Jangan salah, kejadian tersebut bukanlah cuplikan adegan tentara Amerika yang sedang menginterogasi teroris Al Qaeda yang meledakkan menara WTC. Bukan! Sama sekali bukan. Adegan tersebut juga bukan sebuah adegan Jean Claude Van Dame dalam film aksinya.
Adegan tersebut terjadi tak jauh dari kita. Ya, di Jatinangor Sumedang tepatnya. Sebuah tempat yang sangat dekat dengan kita. Bahkan yang bikin gondok, peristiwa itu terjadi di sebuah institusi pendidikan yang mestinya steril dari gaya-gaya preman.
Terulang dan terulang lagi. Ya begitulah, IPDN dengan kekerasannya tetap menjadi menu pemberitaan. Sepanjang pemberitaan tentang IPDN adalah nafas kekerasannya. Nyaris tak ada lembaga pendidikan manapun yang yang bisa menyainginya drama kekerasan dan mental-mental cecurutnya.
IPDN dengan konteks ke Indonesiaan ibarat sebuah etalase. Etalase kekerasan yang menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami. Bahasa tunggal dalam berkomunikasi. Sebuah bahasa "purba" bagaimana penguasa berbicara pada rakyatnya. Bahasa ketakutan. Bahasa teror .
Dan IPDN, tempat dimana calon-calon birokrat itu di training, diajari dan diberi gelar sekaligus di ijasahi bagaimana cara berbicara yang efektif itu. Sebuah lembaga pendidikan laiknya IPDN yang masih memelihara bahasa "ketakutan", tak lebih sebuah cermin. Ya, hanya dengan bahasa itulah penguasa berbicara pada rakyatnya.
Sepanjang sejarahnya, bahasa kekerasan sudah sangat tertanam akrab dan dimengerti oleh bangsa ini sebagai bahasa standar yang baku dari solusi. Tengoklah cemang-cemong bagian terakhir sejarah kontemporer kita.
Ya rezim otoriter Soeharto. Kekerasan dalam masa itu, baik fiskik maupun psikologi telah menjadi ritual masyarakat. Diproduksi, dimodifikasi, direproduksi atau kemudian ditafsirkan lagi dengan cara-cara dan konteks yang baru.
Pengganyangan PKI, Tanjung Priok, Warsidi, Haur Koneng, Nipah, Kedung Ombo, Marsinah, Santa Crusz, DOM dan lusinan peristiwa lainnya menunjukan bahwa negara hanya mempunyai bahasa tunggal untuk bicara pada masyarakatnya. Bahasa kekerasan.
Tak cukup puas dengan bahasa “vertikal”nya, negara juga menjadi sponsor utama terhadap bahasa-bahasa horizontal. Kekerasan Mei, Situbondo, Sambas, Ketapang, Sampit, Maluku, dan Poso, memberi gambaran jelas bahwa bangsa ini adalah adalah bangsa pecinta kekerasan.
Dan bahasa kekerasan itulah yang di adopsi utuh di IPDN. Kekerasan menjadi menu standar mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam bahkan menjadi menu mimpi disetiap tidur mahasiswa IPDN. Dan yang paling sial, kursus kekerasan itu, masyarakatlah yang membiayainya dengan APBN. Dan kelak ilmu kekerasan itulah yang akan dipraktekan dalam mengelola negeri ini.
Sebagai sebuah bangsa yang sedang belajar menghilangkan trauma kekerasannya dimasa lalu realitas di IPDN ini tentu membuat tersentak. Bagaimana tidak, tinju yang diarahkan ke ulu hati dengan tenaga penuh dianggap sebagai siksaan "ringan". Apalagi si penerima pukulan harus dengan sukarela meng”umpan”kan diri menerima pukulan. Bahkan, petinju paling bodoh dan nekatpun tak akan berani mengambil resiko itu tentunya.
Kekerasan selamanya tak akan pernah menghasilkan apapun selain kekerasan lainnya. Hal lain, kekerasan selalu menciptakan ketakutan dan ketakutan yang diciptakan terus menerus secara sistemastis adalah kefatalan peradaban.
Dalam kasus IPDN, diam-diam mereka ternyata telah menciptakan kekerasan dan ketakutan sedemikian rupa dan menjadikannya komoditas senior dan yuniornya. Dan lingkaran kekerasan itu terus saja terjadi hingga membentuk tradisi.
Tradisi kekerasan di IPDN telah membentuk kekhasannya sehingga diterima dan dianggap wajar oleh komunitas itu. Kekerasan itu diwariskan turun temurun dari senior ke yuniornya dan membentuk individu-individu yang melakukan penganiayaan sebagai sebuah kesenangan semata.
Penganiayaan sebagai hiburan, mengindikasikan pelakunya sakit dan menderita gangguan jiwa akut. Mereka tidak tahu mengapa hal itu dilakukan, kecuali untuk menikmati derita korban dan memompa ego sebagai pihak yang berkuasa.
Inilah kekerasan paling primitive. Dan ketika kekerasan itu selalu ditutup-tutupi oleh lembaganya (IPDN) kekerasan itu telah menjadi kekerasan struktural yang dampaknya lebih menyeluruh.
Mereka-mereka yang melakukan pembiaran, seperti rektor, dosen dan siapapun, padahal mereka dapat mencegahnya, harus bertanggung jawab. Tragedi seperti ini telah membuat luka bagi bangsa yang sedang menempuh perjalanan melupakan kekerasan dimasa lalunya. Satu-satunya jalan yang paling elegan untuk mengubur benih-benih kekerasan dan mengeliminirnya adalah dengan membubarkan IPDN

Apa Yang Kita Pedulikan?

Apa yang kita pedulikan?
Begitu kira-kira pertayaan yang akan aku ajukan padamu andai kita jumpa kelak. Aku tak pernah yakin jawaban apa yang akan kau katakan? Tetapi setidaknya, aku berharap kau akan bijaksana memilih jawabannya.
Kalau boleh memberi saran, aku ingin mengutipkan pembukaan dari deklarasi kemerdekaan Amerika, beginilah bunyinya kira-kira ;
“Kami meyakini bahwa kebenaran-kebenaran sebagai berikut terbukti dengan sendirinya, bahwa seluruh manusia diciptakan setara, bahwa mereka juga diberkahi oleh penciptanya hak-hak tertentu yang tidak dapat di ganggu-gugat, yang diantaranya adalah hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan mencapai kebahagian…”
Masih kurang tegas ya? Baiklah kalau begitu aku kutipkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”
Kalimat itu bahkan baru alinea pertama, simaklah penegasannya di alinea terakhir,
“..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…”Itulah harusnya esensi kepedulian kita, pada tingkat yang lebih praktis kita harus peduli pada penderitaan kaum miskin.
Bagaimana mencapainya?
Berpuluh-puluh tahun belakangan kita nyaris selalu menempuh jalan tunggal untuk mencapainya, jalan tunggal yang bahkan sudah usang dan lapuk dimakan jaman.
Gagasan ini dikenal dengan efek mengucur (trickle-down). Dalam gagasan ini, untuk membantu kaum miskin adalah dengan memberi uang pada orang kaya, asumsinya sederhana. Karena pada akhirnya manfaat “uang” akan “mengucur” kebawah. Ekonom kita dari jaman bahulea selalu terpaku bagaimana membuat “kue tart”nya yang besar dan lezat, baru kemudian membaginya.
Masalahnya kemudian pembagian itu terkait erat dengan pemerataan. Pemerataan adalah soal kesetaraan dan persamaan hak setiap warga negara di lapangan ekonomi. Dan inilah tugas utama sebuah negara melalui pemerintahannya.
Cara pandang dikotomis keterlibatan penuh pemerintah atau kenihilannya di ranah ekonomi, telah ditolak sejarah. Pembicaraan aktualnya sekarang adalah bagaimana menempatkan peran yang pas dari pemerintah.
dan menganggap kapitalisme busuk sampai keakar-akarnya atau yang menyembah ekonomi pasar layaknya tuhan mesti harus segera direvisi. Ekonomi pasar tidak serta merta bekerja sempurna, bahkan hanya untuk “mendekati” kesempurnaannya saja nyaris mustahil. Disamping itu terbukti selama ini perilaku ekonomi pasar selalu amoral dan eksploitatif. Ini ini harus menjadikan kita awas dengan segala tipu dayanya. Celakanya dengan pemerintah yang menelan mentah-mentah slogan-slogan ekonomi pasar dan menjadi hambanya yang taat, pemerintahan kita telah menjadi pemerintah yang tolol dan bodoh.
Pemerintahan yang membebek begitu saja pada Washington Consensus, sudah menjelaskan kemana keberpihakannya. Secara garis besar konsensus ini mensyaratkan minimalisasi peran pemerintah dengan privatisasi BUMN, serta menghapuslan peraturan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dalam cara pandang ini pemerintah hanya harus bertanggung jawab atas stabilitas makro seperti menurunkan tingkat inflasi.
Ini sialnya, secara historis penentu-penentu ekonomi kita di Pejambon itu terbukti lebih setia kepada tuannya di 15 Street dan 19 Street di Washington dibanding dengan rakyatnya sendiri. Tak percaya?
Sampai sekarang kita nyaris tak habis pikir bagaimana pemerintah bisa mensubsidi besar-besaran perbankan, itu salah satu contoh. Sementara untuk sibsidi BBM mereka jelas-jelas keberatan. Bailout bukan saja diragukan manfaatnya ketika kita menghadapi krisis, tetapi hal itu lebih kepada bagaimana donatur-donatur mendiktekan kemauannya dan mempunyai jaminan bahwa uang yang dipinjamkannya mereka pada pemerintah kita, pasti akan di talangi dan uang mereka kembali.
Jelasnya ini mengorbankan rakyat khan ?
Sepakat liberalisasi adalah pisau bermata dua. Jelas. Dan yang jadi masalah salah satu sisi pisau itu selalu lebih tajam dibanding lainnya. Dalam term mereka pasar adalah alat untuk mencapai tujuan terutama untuk kehidupan yang lebih baik, so mestinya pasar bukanlah tujuan itu sendiri. Jadi mestinya langkah-langkah seperti privatisisasi atau liberalisasi dibatasi hanya sebagai cara.
Jadi mengapa kita mesti bergegas bila masyarakat justru berjalan tertatih-tatih.
Memberdayakan Ekonomi Rakyat Dulu
(Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.)
Begitu kiea-kira bunyi dari penjelasan UUD. Sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu “di negara-negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan”.
Bila ekonomi rakyat “tidak berdaya”, harusnya diketahui dengan lebih lanjut kenapa tidak berdaya dan apa saja yang menyebabkan ketidakberdayaan pelaku-pelaku ekonomi rakyat itu.
Penafsiran kemiskinan yang menganggap bahwa kemiskinan dan pengangguran, adalah dosa si miskin dan si penganggur sendiri karena malas mesti di revisi kembali. Kemiskinan dan pengangguran adalah ciptaan. Bahkan dalam beberapa kasus sengaja dipertahankan. Sebagai sebuah ciptaan dari sebuah system ekonomi yang kapitalistik-liberal yang selalu menempatkan pemilik modal sebagai tuhan yang akan menciptakan pekerjaan. Dan disisi yang lain pengemisnya dan pecudangnya selalu disematkan pada si miskin dan si penganggur. Ini cara pandang yang konyol dan tak berdasar.
Pemberdayaan ekonomi rakyat hanya bisa di lakukan oleh pemerintahan yang terberdayakan. Sederhananya bila pemerintah berniat memberdayakan petani, pemerintah harus berpihak kepada petani. Berpihak kepada petani artinya pemerintah tidak lagi berpihak pada pemilik modal baik itu modal konglomerat konglomerat lokal atau global.
Ini bisa saja berarti pemerintah menjadi pembeli “dengan dana tak terbatas” bila misalnya harga jual gabah berada di bawah batas yang ditentukan. Tentunya sambil secara gradual membenahi system pertanian dengan belied-belied yang menguatkan nilai tawar petani kecil. Dan koperasi gaya Hatta bisa menjadi jalan keluar untuk jangka panjang dan penguatan yang permanent.
ide dan semangat koperasi sudah sangat-sangat tercemar oleh cara pandang rezim orde baru. Bikan-bukan itu ! Koperasi yang dimaksud Hatta adalah koperasi sebagai sebuah upaya mengorganisiran diri sendiri oleh rakyat di lapangan ekonomi. Dengan menyatukan semua potensi yag ada.
Di kampungku tidak ada ada sebuah lembaga apapun yang mengambil mencomot kata koperasi sebagai namanya. Tetapi peri-tindak dan lakunya sudah mencerminkan apa yang dimaksud Hatta sebagai koperasi. Embrionya sudah ada, salah satu contohnya, warga melalui mekanisme RT-an mempunyai arisan. Besarnya bervariasi antara seribu rupiah sampai sepuluh ribu rupiah. Arisan yang dimaksud bukan hanya semata saving dalam arti menabung tetapi lebih
pada jaring pengaman dan untuk banyak kasus digunakan sebagai modal usaha.
Arisan tersebut tidaklah diundi seperti laiknya banyak arisan, tetapi "dimintakan" berdasarkan kesepakan prioritas. Prioritasnya sederhana, yang pertama adalah musibah (kematian atau sakit) otomatis maka dana arisan tersebut diserahkan kepadanya. Prioritas kedua, kepada kebutuhan mendesak, seperti bayaran sekolah bagi yang punya anak sekolah, hajatan atau memperbaiki rumah menambah modal usaha. Bila dalam satu bulannya tak ada anggota yang mengalami hal-hal tersebut diatas maka arisan baru di undi dan berlaku seperti prosedur biasanya.
Ini mekanisme arisan sebagai jaring pengaman, dibanyak hal sistem arisan tersebut kemudian berkembang dengan segala variasinya, seperti arisan gabah, air, lot-an, atau dana kematian yang di organisir melalui RT-an. Memang bila bicara skala mekanisme itu belum memadahi. tetapi sebagai sebuah semangat mengorganisir kemampuan diri hal tersebut lebih dari pada cukup. Yang menarik ternyata struktur permodalan didesa-desa (seperti kampungku itu) mereka sangat kuat dan elastis menyikapi perubahan. Sebagian besar modal mereka petani atau pedagang ditempatkan pada sektor produksi yang liquid. Untuk hal ini masyarakat desa bisa dibiulang tidak tergantung pada sumber-sumber permodalan dari luar.
Bila pun ada itu datang dari bank-bank atau BPR yang justru malah memberi bunga yang tinggi, dan celakanya biasanya pinjaman-pinjaman tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi saja. Ini memang masalah, disinilah pemerintah seharusnya berperan, bukan sebagai sinterklas melalui lembaga-lembaga keuangannya bagi-bagi duit tetapi lebih kepada menyediakan sarana dan prasarana untuk penguatan.
Sebenarnya yang oleh usaha kecil di pedesaan bukanlah masalah modal tetapi bagaimana usaha tersebut memanajemen resikonya. Inilah yang mestinya dilakukan pemerintah. Bayangkan bila gremium-gremium itu terberdayakan dengan kekhasannya/kelokalannya/ kearifannya, maka gremium-gremium itu akan membentuk sebuah raksasa keberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri, cerdas, arif dan mengerti benar kebutuhan warganya. Dan saat itulah kiota bisa berteriak keras menirukan Sukarno sambil mengepalkan tangan, "Go To Hell With Your Aids !!"

Politik'ing Beras

Seperti biasa beras adalah magnet, magnet yang kencang menarik perhatian. Harganya yang terus bertambah mahal belakangan ini membuat pemerintah kebakaran jenggot. Tanpa ba-bi-bu melalui Bulog pemerintah mengeluarkan jurus pragmatisnya. Operasi pasar. Betul memang dengan operasi pasar, penawaran dan permintaan menjadi terjembatani. Dan harga otomatis turun. Tetapi benarkah masalahnya telah selesai?

Di negara yang mayoritas rakyatnya mengkonsumsi beras sebagai makanan utamanya. Beras adalah komoditas strategis. Justru karena nilai strategisnya seharusnya pemerintah tidak bisa semena-mena menyerahkanya kepada mekanisme pasar yang selama ini terbukti lalim (baca ; tidak adil). Justru yang terjadi disini pemerintah selalu menampilkan wajah pedagang dan mental brokernya kepada rakyatnya sendiri yang nota bene sedang tertimpa kemalangan.

Kebijakan impor beras selain melemahkan posisi tawar petani dan dalam jangka panjang juga destruktif bagi ketahanan pangan. Ini menarik justru bila kita mencermati apa yang dilakukan oleh banyak negara maju. Terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Subsisi pertanian di Amerika mendorong diciptakan sedemikian rupa sehingga petani disana bisa meningkatkan produksinya. Subsidi yang hampir mencapai seratus persen dan seabrek hambatan tarifnya jelas membuat produk pertanian mereka sangat kompetitif di pasar global.

Sementara yang terjadi di negara berkembang, sambil sibuk mendengarkan pidato si kembar dari Breton Woods (IMF dan Bank Dunia) soal pencabutan subsidi dan hambatan tarif, negara berkembang telah lama kehilangan insiatif untuk melindungi petaninya. Kita tentu masih ingat bagaimana rekomendasi Bank Dunia tentang harga beras di Indonesia. Mereka menuding kenaikan harga beras sebagai penyebab melonjaknya jumlah penduduk miskin hingga 3,1 juta orang menjadi 39,05 juta orang atau 17,75 persen penduduk selama periode Februari 2005-Maret 2006.

Diakhir tahun 2006 kemarin Bank Dunia kembali merilis hasil studinya. Dengan indicator kemiskinan sebesar 2 dollar AS, jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak menjadi 109 juta (49 persen). Indikator yang di pilih bank dunia saya pikir menarik, karena dengan demikian jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak menjadi tiga kali lipat dari taksiran pemerintah.

Dari 39,1 juta penduduk miskin menurut pemerintah 24,8 juta tinggal di pedesaan sementara sisanya 14,3 juta tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk miskin yang tinggal di pedesaan bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Celakanya dengan semakin menyempitnya penguasaan lahan pertanian oleh petani. Petani menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga beras. Belum lagi, kebijakan-kebijakan sektoral pemerintah dari mulai distribusi, infrastruktur pertanian yang buruk sampai perilaku pasar beras kita yang ganjil membuat penduduk miskin tidak mempunyai nilai tawar dalam perberasan di tanah air. Dan selalu perdebatan berawal disini.

Sebetulnya bukan kali ini saja sebetulnya gonjang-ganjing harga beras menjadi perdebatan. Sayangnya selama ini perdebatan-perdebatan tentang perberasan hanya menyentuh permukaan-permukaannya saja. Justru akar masalah dari system pertanian di Indonesia tidak tersentuh. Pengamat, praktisi, bulog dan pemerintah bertarik urat menghabiskan energi membahas masalah ketersediaan data, stok beras, gagal panen, operasi pasar, distribusi yang tidak lancar dan lain sebagainya toh pada akhirnya beras tetap mahal sementara petani tetap miskin. Kesimpulannya kenaikan harga beras tidak pernah berbanding lurus dengan kesejahteraan petaninya.

Dirampasnya kemandirian petani

Sejarah panjang negeri ini telah membuktikan, harga beras seringkali selalu menjadi ukuran merah-hitamnya rapor sebuah rezim. Gonjang-ganjing harga beras mudah menyulut gonjang-ganjing politik. Celakanya semua orang tahu itu, termasuk Suharto. Rezim totaliter-militeristik itu secara cerdas memanfaatkan sentimen itu. Mantranya adalah “boleh saja kehidupan politik dan demokrasi diberangus”. Tetapi harga beras yang menyangkut urusan perut harus tetap “distabilkan”.

Sayangnya cara yang dipilih selalu instant, dengan revolusi hijaunya, teknologi dan intesifikasi mendobrak desa-desa yang masih tradisional. Kerbau berganti traktor, benih lokal menjadi benih unggul yang seragam. Insektisida dan pupuk buatan menjadi komponen wajib pertanian menggantikan pupuk alami, belum lagi ribuan tenaga penyuluh pertanian disebar ke desa-desa dengan satu tugas mulia, menggenjot produktivitas pertanian. Upaya tersebut memang “sesaat” berhasil. Walau dengan proses yang instant. Kita sempat menikmai swasembada beras di dekade 80-an.

Sayangnya memisahkan petani dengan kearifann di lahannya sendiri adalah bom waktu yang menciptakan ketergantungan. Selain itu, benar bahwa produktifitas berhasil di genjot. Tetapi apakah kemudian kesejahteraan petani membaik? Jawabannya tidak. Walau produktifitas terbukti naik tetapi cost-nya (akibat dikenalkannya cara-cara baru) juga naik.

Sebelum dikenalkan dengan traktor, kerbau dan sapi adalah alat produksi. Binatang-binatang dimanfaatkan dari A sampai Z-nya. Mulai dari tenaga kerja, cadangan pupuk bahkan sebagai investasi. Ketika teknologi diperkenalkan, petani kehilangan alat-alat produksinya. Traktor, benih unggul, pupuk sampai insektisida harus di beli dengan uang kontan. Akibatnya ketika panen tiba petani telah kehilangan sebagian besar pendapatannya. Dan selalu sisa pendapatannya tak pernah mencukupi sampai panen berikutnya.

Untuk mencukupi kekurangannya, petani melirik kota-kota besar dengan menjadi pekerja kasar dan sektor-sektor informal lainnya. Dampaknya jelas, desa kekurangan SDM-nya. Fenomena petani paruh waktu ini di perparah dengan kaum muda pedesaan yang enggan menjadi petani. Pertimbangannya sederhana. Selain secara ekonomis pendapatannya lebih kecil secara sosialpun generasi muda pedesaan akan jatuh gengsi bila bergelut dengan lumpur menjadi petani.

Selama ini diakui atau tidak kebijakan pemerintah dalam masalah perberasan nasional tidak pernah berpihak kepada petani. Sejak swasembada 1984 tingkat kesejahteraan petani terus merosot. Gambaran konkrit nya adalah semakin bertambahnya petani gurem (memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar) serta penurunan nilai tukar dan daya beli petani.

Bayangkan saja, sekitar 70 persen petani adalah petani gurem yang berjumlah hampir 14 juta jiwa.Laju suplai beras dalam lima tahun terakhir hanya 1,05 persen per tahun, sedangkan laju permintaannya 4,66 persen (dihitung dari lajupertumbuhan penduduk 1,3 persen, pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, dan elastisitas pendapatan terhadap beras sekitar 0,6).

Membahas masalah pangan bagi negara dengan penduduk yang demikian besar, berarti membahas masalah sangat penting dari masa depan negara kita. Pada waktu ini, untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya ± 200 juta jiwa, setiap tahunnya Indonesia sebagai negara agraris, harus mengimpor, jagung lebih dari 1 juta ton, kacang tanah ± 0,8 juta ton, kacang hijau ± 0,3 juta ton, dan gaplek ± 0,9 juta ton.

Import beras di tahun 1998, sebesar 5,8 juta ton, dan 4 juta ton pada tahun 1999 serta rata-rata 2 juta ton/tahun, telah menjadikan Indonesia importir beras terbesar di dunia, padahal 14 tahun sebelumnya, kita telah mampu berswasembada beras. Impor biji kedelai pada lima tahun terakhir rata-rata 0,8 juta ton pertahun senilai US$ 226,838 juta setara Rp. 2,3 Triliun (1 US$ = Rp. 10.000,-) padahal hanya 15 tahun sebelumnya kita mampu berswasembada. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun 0,81%/tahun, sementara kebutuhan terus meningkat 2,41%/tahun, dari 2.312.000 ton di tahun 1998, menjadi 2.737.000 ton di tahun 2005. Dengan import kedelai 1.156.058 ton di tahun 1999, senilai US$ 254 juta, menjadikan Indonesia importir kedele untuk pangan manusia terbesar di dunia. Luas areal tanaman kedelai tahun 1992 adalah 1,67 juta Ha, turun tinggal 0,8 juta Ha (separuhnya) di tahun 2000, karena membanjirnya kedelai import yang murah. Di tahun 2000 import kedelai meningkat menjadi Rp 4,7 Triliun.

Pada waktu ini, bea masuk kedelai 0%, dengan harga ± Rp. 1.500,- - Rp. 1.600,-/kg, sangat memukul petani karena biaya produksi kedelai dalam negeri Rp. 2.100,- - Rp. 2.200,-/kg. Sebaiknya, Pemerintah mengenakan bea masuk kedelai 50% agar terbentuk harga di pasar sekitar Rp. 2.500,-/kg. Harga komoditas pertanian yang rendah, disincentive bagi peningkatan produksi.

Produksi gabah/beras pada tahun 2001 = 50,18 juta ton GKG setara dengan 29,8 juta ton beras, turun sekitar 3,31 pensen dari produksi tahun sebelumnya (51,89 juta ton GKG). Selain gabah/beras dan kedelai, komoditas pangan lainnya (jagung, kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu) dalam tahun 2001 mengalami penurunan. Hanya kacang hijau yang produksinya mengalami peningkatan dibanding tahun 2000.

Hitung-hitungan itulah yang membuat miris, karena penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi ± 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini.

Jadi kesimpulannya adalah pemerintah perlu melakukan diversivikasi sumber pangan. Dan usul konkrit saya adalah pemerintah harus mulai mengembangkan bahan makanan pokok alternativ seperti BATU. Selain mengenyangkan, rakyat tidak perlu beli toh?